Category: Berita

INLINK, Purwakarta |Jajaran Polsek Purwokerto Selatan Polresta Banyumas berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan (curanmor) yang terjadi di wilayah hukumnya. Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan bersama tim Resmob Satreskrim Polresta Banyumas setelah menerima laporan dari korban.

Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus Silalahi, S.H., S.I.K., M.H., mengungkapkan, aksi pencurian tersebut terjadi di sebuah bengkel mobil “Indra Mas” di Jalan D.I. Panjaitan, Gang Karangbaru, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, pada Selasa (20/1/2026) sekitar pukul 01.30 wib.

Korban, Mardilono (51), yang saat itu tengah berjaga malam di lokasi, baru menyadari sepeda motor Honda Revo tahun 2025 miliknya bernomor polisi R-4387-YA telah hilang setelah terbangun dari tidur. Saat kejadian, kunci kontak kendaraan diketahui berada di dekat korban

“Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang sedang tertidur, kemudian mengambil kunci kontak yang berada di dekat korban dan membawa sepeda motor tanpa izin pemiliknya,” terang Kapolresta.

Akibat peristiwa tersebut, korban ditaksir mengalami kerugian hingga Rp.19 juta dan segera melaporkannya ke Polsek Purwokerto Selatan. Berbekal laporan itu, petugas langsung bergerak melakukan penyelidikan hingga akhirnya memperoleh petunjuk penting dari rekaman video yang mengarah pada dua terduga pelaku.

Kedua pelaku berinisial MFF (19) dan AL (19), berhasil diamankan oleh petugas dan selanjutnya dibawa ke Mapolsek Purwokerto Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dari tangan pelaku, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit sepeda motor Honda Revo milik korban beserta kunci kontak, satu unit sepeda motor Yamaha Mio J yang digunakan sebagai sarana oleh pelaku, STNK kendaraan, rantai sepanjang 1,8 meter, serta surat keterangan leasing. Barang bukti tersebut kini diamankan di Mapolsek Purwokerto Selatan sebagai bagian dari proses penyidikan oleh Polresta Banyumas.

Atas kejadian ini, masyarakat diimbau untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, terutama saat memarkir kendaraan maupun menyimpan kunci kontak, guna meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana curanmor di lingkungan sekitar. Masyarakat juga disarankan menggunakan kunci pengaman ganda sebagai langkah pengamanan tambahan agar kendaraan tidak mudah menjadi sasaran pelaku kejahatan.

INLINK, Semarang | Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026, Polda Jawa Tengah bersama jajaran Polres memperketat pengamanan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara untuk menjamin rasa aman dan kenyamanan masyarakat, baik yang merayakan Imlek maupun warga yang memanfaatkan momen libur panjang.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menyampaikan bahwa kegiatan pengamanan tersebut dilaksanakan selama empat hari, mulai 14 hingga 17 Februari 2026. Fokus utama pengamanan adalah memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dan aktivitas dengan aman melalui kehadiran personel kepolisian secara kontinyu di lapangan.

“KRYD dilakukan melalui patroli presisi, pelayanan masyarakat, serta pengamanan di sejumlah titik strategis. Sasaran utama meliputi tempat-tempat ibadah perayaan Imlek seperti kelenteng dan vihara, serta pusat keramaian masyarakat, mulai dari kawasan wisata hingga pusat perbelanjaan,” ujar Kombes Pol Artanto, Selasa (17/2/2026) di Mapolda Jateng.

Ia menjelaskan, patroli dan pengamanan dilaksanakan secara terbuka dan tertutup dengan melibatkan seluruh fungsi kepolisian, di antaranya Samapta, Pamobvit, Lalu Lintas, Binmas, Intelkam, hingga Reskrim. Sinergi lintas fungsi tersebut diharapkan mampu mencegah potensi gangguan kamtibmas sekaligus memberikan rasa tenang bagi masyarakat yang merayakan Imlek maupun yang beraktivitas sehari-hari.

Khusus di Kota Semarang, KRYD dilaksanakan oleh ratusan personel dari Polrestabes Semarang bersama seluruh Polsek jajaran. Pengamanan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan pada jam-jam rawan keramaian, mulai pagi hingga malam hari, guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat.

Selain pengamanan kamtibmas, Polda Jateng juga menyiagakan tim tanggap bencana yang melibatkan Sat Brimob, Ditsamapta, dan Biddokkes. Tim tersebut disiapkan untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana hidrometeorologi, seiring meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah Jawa Tengah.

“Melalui KRYD ini, kami ingin memastikan seluruh rangkaian perayaan Imlek dapat berjalan aman, tertib, dan penuh khidmat. Kehadiran Polri di lapangan diharapkan tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa Polri hadir untuk melindungi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang,” tandasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Polda Jateng berharap perayaan Imlek 2026 dapat berlangsung dalam suasana damai dan penuh kebersamaan, sekaligus memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Jawa Tengah.

INLINK, Surakarta – Tim Sparta Satuan Samapta Polresta Surakarta mengamankan seorang warga Karanganyar berinisial SAZ (30) setelah kedapatan mengemudikan mobil dalam kondisi tidak normal dan menyerempet pedagang di kawasan Pasar Gede, Selasa (17/2/2026) dini hari.

Kapolresta Surakarta Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo melalui Kasat Samapta Kompol Edi Sukamto menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi usai Tim Sparta melaksanakan pengamanan perayaan Imlek di Pasar Gede.

“Setelah selesai pengamanan, anggota menerima laporan dari masyarakat terkait adanya pengendara mobil yang berkendara tidak semestinya dan telah menyerempet pedagang di sekitar Pasar Gede. Tim Sparta kemudian segera melakukan pengecekan di lokasi,” ujar Kompol Edi.

Saat dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan pengemudi, petugas mendapati dua botol minuman keras di dalam mobil, di mana satu botol di antaranya sudah dalam keadaan sebagian diminum.

Kasat Samapta menambahkan bahwa dari hasil interogasi awal, diketahui bahwa SAZ mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi minuman beralkohol.

“Adapun barang bukti yang diamankan yakni satu botol minuman keras berukuran 1.500 ml, satu botol minuman keras berukuran 250 ml, serta satu unit mobil Daihatsu Feroza,” urainya.

Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mako Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pihak Polresta Surakarta juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengemudi dalam kondisi terpengaruh alkohol karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

INLINK, Surakarta | Respon cepat piket fungsi Polresta Surakarta berhasil mengamankan 17 anak di bawah umur yang terlibat aksi perang sarung di wilayah Kampung Sawah, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Selasa (17/2/2026) dini hari.

Kapolresta Surakarta Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo melalui Kasat Res PPA dan PPO Kompol Ratna Karlina Sari membenarkan adanya peristiwa tersebut. Pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi terkait adanya keributan yang melibatkan sejumlah anak di bawah umur.

“Benar, kami telah mengamankan 17 anak di bawah umur yang terlibat perang sarung. Langkah cepat ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi potensi korban,” ujar Kompol Ratna.

Adapun identitas yang diamankan terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama sebagai korban berinisial EWC, HRP, dan NFA. Sementara kelompok kedua yang diduga sebagai pelaku berinisial RA, ASP, APS, FA, GAT, NIS, KWS, KA, MAS, DPA, M, RAP, MHM, dan MA.

Berdasarkan kronologi, pada Senin (16/2/2026) sekitar pukul 20.00 WIB, kelompok pertama menghubungi kelompok kedua untuk mengajak perang sarung di wilayah Kampung Sawah, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Kelompok pertama kemudian mendatangi lokasi yang telah disepakati di Jalan Kencur No. 25 Sawah, Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Setibanya di lokasi, kelompok pertama diduga langsung dikeroyok oleh kelompok kedua.

Keributan tersebut sempat mengundang perhatian warga sekitar yang kemudian mengamankan para anak tersebut dan membawa mereka ke Kelurahan Joyontakan, Surakarta. Mendapat laporan tersebut, piket fungsi Polresta Surakarta segera mengambil langkah pengamanan.

Selanjutnya, karena tempat kejadian perkara (TKP) berada di wilayah hukum Sukoharjo, para anak berikut penanganannya dilimpahkan kepada petugas Polsek Grogol, Polres Sukoharjo untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Polisi juga mengimbau para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, khususnya pada malam hari.

INLINK  Jakarta — Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan kNegara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen, kembali mengkritisi arah pembangunan nasional yang dinilai penuh paradoks antara ambisi pertumbuhan ekonomi makro dan realitas keadilan agraria di tingkat akar rumput.
Menurut Samuel, konsep “Indonesia Incorporated” sejatinya dimaknai sebagai sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat di semua lapisan, dalam mendorong daya saing bangsa menuju ke tingkat global.
“Gagasan tersebut, semestinya menjadi fondasi kolaborasi strategis demi kemajuan bersama seluruh elemen bangsa,” kata Samuel, kepada awak media, Selasa (17/2/26).
Namun demikian, ia menilai implementasi konsep tersebut berpotensi menyimpang apabila justru meminggirkan masyarakat adat yang telah lama hidup dan mengelola wilayahnya sebelum terbentuknya sistem administrasi negara Indonesia.
“Jika masyarakat adat tidak dilibatkan dan hak-haknya diabaikan, maka konsep Indonesia Incorporated berisiko menjadi mesin pertumbuhan yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” ujar Samuel
Tabrakan Hukum Positif dan Hukum Adat
Samuel menyoroti adanya ketegangan antara hukum positif dan hukum adat dalam tata kelola sumber daya alam. Secara konstitusional, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Namun dalam praktiknya, frasa “dikuasai oleh negara” kerap ditafsirkan salah kaprah, secara administratif sebagai kewenangan pemberian izin usaha kepada korporasi melalui skema Hak Guna Usaha (HGU) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP), tanpa memastikan imbal balik kesejahteraan dalam pengakuan atas hak masyarakat adat.
Ia menjelaskan bahwa banyak komunitas adat tidak memiliki sertifikat formal atas tanah yang mereka kelola karena kepemilikannya bersifat kolektif dan diwariskan turun-temurun. Tanpa pengakuan hukum yang kuat, termasuk regulasi komprehensif terkait perlindungan masyarakat adat, posisi mereka menjadi rentan.
“Tidak jarang masyarakat adat justru diposisikan seolah-olah tidak sah di wilayah yang secara historis mereka tempati dan kelola, dalam rentang waktu puluhan bahkan ratusan tahun” tegasnya.
Kritik terhadap Praktik Crony Capitalism
Samuel juga menyinggung kekhawatiran publik terhadap praktik yang kerap disebut sebagai crony capitalism, yakni pengelolaan sumber daya alam yang diduga lebih menguntungkan kelompok tertentu atau kroni kekuasaan.
Ia menilai pemberian izin eksploitasi tambang, perkebunan skala besar, maupun proyek strategis nasional sering kali minim transparansi dan partisipasi masyarakat. Meski di atas kertas menghadirkan pertumbuhan ekonomi, di lapangan masyarakat sekitar kerap menghadapi dampak ekologis terhadap lingkungan, konflik sosial, hingga hilangnya ruang hidup.
“Alih-alih menghadirkan kemakmuran kolektif, eksploitasi yang tidak terkendali justru menyisakan beban ekologis dan sosial yang berkepanjangan,” ujarnya.
Dorong Paradigma Pembangunan Inklusif
Untuk itu, Samuel mendorong agar konsep Indonesia Incorporated dijalankan dengan paradigma yang lebih inklusif. Subjek pembangunan, menurutnya, tidak boleh hanya bertumpu pada korporasi besar dan BUMN, tetapi juga harus memberi ruang strategis bagi koperasi, UMKM, serta masyarakat adat sebagai pelaku ekonomi berbasis komunitas.
Ia juga menekankan pentingnya pengakuan hutan adat, penguatan skema perhutanan sosial, serta model kemitraan yang setara antara investor dan masyarakat lokal. Distribusi manfaat, lanjutnya, harus dirancang melalui mekanisme pembagian keuntungan (profit sharing) yang adil agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri.
Pembangunan Tak Sekadar Angka PDB
Samuel mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat diukur semata-mata melalui angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Ketika pembangunan justru mengakibatkan tercerabutnya identitas, ruang hidup, dan hak masyarakat atas tanahnya, maka yang terjadi adalah krisis sosial yang terakumulasi.
“Kekuatan Indonesia terletak pada keberagaman budaya dan kearifan lokal dalam mengelola alam. Jika alam dirusak dan komunitas yang menjaganya disingkirkan, kita sedang menggerus aset masa depan bangsa,” pungkasnya.
Ia menilai, suara kritis terhadap arah pembangunan perlu terus disuarakan sebagai pengingat agar pemerintah tidak terlena pada capaian statistik semata, sementara ketimpangan dan konflik sosial masih terjadi di garis depan pembangunan.