Author: admin_webid

INLINK, Wonogiri – Sinergi TNI-Polri bersama relawan dan unsur pemerintah Kecamatan Giriwoyo ditunjukkan melalui apel gabungan yang dilanjutkan kegiatan karya bakti dan bakti sosial dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2026. Kegiatan digelar di Pasar Giriwoyo, Lingkungan Ngebrak Lor RT 003 RW 001, Kelurahan Giriwoyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Kamis (12/2/2026) pukul 10.00 WIB.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia terkait peringatan HPSN 2026, dengan melibatkan sekitar 80 peserta dari unsur TNI, Polri, pemerintah kecamatan, tenaga kesehatan, pengelola pasar, serta relawan.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain perwakilan Camat Giriwoyo Suripto, S.Sos., Kapolsek Giriwoyo yang diwakili Ipda Riyanto, S.E., Danramil 08/Giriwoyo Kapten CBA Budi Waluyo, S.H., Kepala UPTD Puskesmas Giriwoyo II dr. Budi Azhari, MM., Kepala Pasar Giriwoyo Sumaryanto, Lurah Giriwoyo Sugih Mastiko, S.E., serta jajaran pegawai dinas dan relawan.

Sebanyak 20 personel TNI-Polri diterjunkan langsung dalam kegiatan karya bakti. Usai apel, peserta dibagi ke sejumlah titik pembersihan, meliputi selokan dan parit di depan pasar, area pintu masuk dan keluar pasar, bagian dalam pasar, hingga lokasi pembuangan sampah di belakang pasar.

Sasaran utama kegiatan adalah membersihkan sampah di dalam dan luar pasar, memangkas rumput liar di sekitar area pasar, serta mengangkat endapan kotoran di saluran air guna mencegah penyumbatan dan potensi banjir.

Kasihumas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo, S.H., M.H., mewakili Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo, S.H., S.I.K., M.P.M., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung kebijakan nasional sekaligus memperkuat kepedulian lingkungan di tingkat lokal.

“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud nyata sinergitas TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan fasilitas publik. Pasar adalah pusat aktivitas ekonomi warga, sehingga kebersihan dan kesehatannya harus menjadi tanggung jawab bersama,” tegas AKP Anom.

Ia menambahkan, melalui momentum HPSN 2026, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dan menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, serta nyaman.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan terkendali. Sinergi lintas sektor ini diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya mewujudkan Wonogiri yang bersih dan berkelanjutan.

INLINK, Boyolali – Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Bersih, Indah) yang digelar pada Rabu (11/2/2026) di Kabupaten Boyolali. Rapat tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda, para Kepala OPD, serta kepala dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia dalam peluncuran Program Indonesia ASRI yang dilaksanakan di Sentul, Bogor. Program tersebut menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah melalui gerakan bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolres Boyolali AKPB Indra Maulana Saputra menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat di Sentul, Bogor, Presiden RI secara langsung memberikan arahan sekaligus meluncurkan Program Indonesia ASRI. Seluruh jajaran diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih di lingkungan kerja, tempat wisata, pasar, serta fasilitas umum lainnya.

“Sesuai arahan Bapak Presiden RI saat peluncuran Program Indonesia ASRI di Sentul Bogor, seluruh jajaran diminta melaksanakan kegiatan bersih-bersih di lingkungan kerja, tempat wisata, pasar dan fasilitas umum lainnya,” ungkap Kapolres.

Lebih lanjut disampaikan, sasaran pembersihan difokuskan pada dua pilihan lokasi, yakni area tumpukan sampah di lingkungan waduk atau pembersihan enceng gondok yang tumbuh di sekitar waduk. Dengan adanya koordinasi lintas sektor ini, diharapkan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI di Kabupaten Boyolali dapat berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi kebersihan dan kelestarian lingkungan.

INLINK, Boyolali – Kapolsek Sambi menghadiri kegiatan Lokakarya Mini Lintas Sektoral Bidang Kesehatan yang dilaksanakan pada Rabu (11/2/2026) di Kecamatan Sambi.

Kegiatan tersebut merupakan forum koordinasi guna meningkatkan sinergitas antarinstansi dalam mendukung program kesehatan masyarakat.
Lokakarya mini ini dihadiri oleh unsur Forkopimcam Kecamatan Sambi, yang terdiri dari Camat, Danramil, Kapolsek, serta unsur terkait lainnya.

Dalam kegiatan tersebut dibahas evaluasi program kesehatan yang telah berjalan serta rencana kegiatan ke depan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Sambi menyampaikan dukungannya terhadap setiap program kesehatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sambi. Ia menegaskan bahwa Polsek Sambi siap bersinergi dan mendukung terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan kondusif bagi masyarakat.

Melalui kegiatan lokakarya mini lintas sektoral ini, diharapkan terjalin koordinasi yang semakin solid antar Forkopimcam sehingga program kesehatan di Kecamatan Sambi dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

INLINK, Boyolali – Polsek Selo melaksanakan monitoring kegiatan latihan penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi Tahun 2026 yang digelar pada Rabu, 11 Februari 2026, bertempat di Aula Balai Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.

Kegiatan tersebut dihadiri antara lain oleh Kepala KPPTKG Bapak Agus Budi, Kalakhar BPBD Kabupaten Boyolali Bapak Suratno, unsur Forkopimcam Selo, serta instansi dan stakeholder terkait lainnya. Latihan ini dilaksanakan sebagai bentuk kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi erupsi Gunung Merapi yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemaparan materi, koordinasi lintas sektoral, serta simulasi penanganan apabila terjadi peningkatan aktivitas Gunung Merapi, mulai dari mekanisme peringatan dini, evakuasi warga, hingga penanganan di lokasi pengungsian.

Kapolsek Selo AKP Kiryanto menyampaikan bahwa kehadiran Polsek dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya mitigasi bencana serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib.

Diharapkan melalui latihan ini, sinergitas antarinstansi semakin solid sehingga kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana erupsi Gunung Merapi dapat berjalan optimal dan mampu meminimalisir risiko yang ditimbulkan.

INLINK, Kudus – Kasus dugaan penipuan dengan modus janji memasukkan kerja di sebuah rumah sakit di Kabupaten Kudus memasuki babak baru.

Satreskrim Polres Kudus menahan seorang pria berinisial SB (54) setelah ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian total Rp 25 juta.

Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut laporan korban yang diterima pada 26 Januari 2026.

“Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, serta gelar perkara, SB kami tetapkan sebagai tersangka dan saat ini telah dilakukan penahanan,” ujar AKBP Heru pada Rabu (11/2) malam.

Kapolres menjelaskan, peristiwa ini bermula pada 5 Mei 2024 saat korban menemui tersangka di rumahnya di Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kudus, setelah mendapatkan informasi bahwa tersangka dapat membantu proses masuk kerja di RSUD.

Dalam beberapa kali pertemuan, tersangka meminta uang dengan dalih biaya pengurusan. Korban menyerahkan uang secara bertahap, yakni Rp 10 juta, kemudian Rp 5 juta, dan terakhir Rp 10 juta. Seluruh transaksi tersebut dilengkapi kwitansi yang dibuat oleh tersangka.

Untuk meyakinkan korban, lanjut AKBP Heru, SB mengaku memiliki kedekatan dengan sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD. Janji tersebut membuat korban percaya dan berharap bisa segera diterima bekerja.

“Hingga batas waktu yang dijanjikan, pekerjaan tak pernah terealisasi. Korban pun merasa tertipu dan akhirnya melapor ke polres kudus,” ungkap Kapolres.

“Dari hasil pemeriksaan, uang yang diterima ini digunakan untuk kepentinganpribadi tersangka,” imbuhnya.

Selain menetapkan tersangka dan melakukan penahanan, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa kwitansi penyerahan uang, rekaman percakapan, serta surat keterangan dari RSUD.

Sementara itu, Kanit Tipikor Satreskrim Polres Kudus Iptu Arief Gunawan menambahkan, korban dalam perkara ini merupakan warga Kabupaten Jepara berinisial UA (28). Korban mengaku sudah dijanjikan bisa bekerja di RSUD sejak tahun 2024.

Menurutnya, hingga saat ini baru satu korban yang melapor. Meski demikian, polisi masih membuka kemungkinan adanya korban lain dengan modus serupa.

“Kami mengimbau masyarakat yang merasa pernah mengalami atau mengetahui peristiwa serupa agar segera melapor,” lanjutnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun.

Saat ini berkas perkara terus dilengkapi dan penyidik berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses hukum selanjutnya.

INLINK, Wonogiri – Persoalan sampah di Kecamatan Tirtomoyo menjadi perhatian serius lintas sektor. Rapat koordinasi penanganan sampah digelar di Pendopo Kantor Kecamatan Tirtomoyo, Rabu (11/2/2026), melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan PKP Kabupaten Wonogiri, Forkopimcam, unsur desa, tenaga kesehatan, serta tokoh masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung pukul 08.30 WIB hingga 12.05 WIB itu dihadiri sekitar 60 peserta. Hadir di antaranya Kepala DLH dan PKP Wonogiri Drs. Bahari, M.Si., Direktur Bank Sampah Berseri Desa Krandegan Kecamatan Bulukerto, Camat Tirtomoyo Suyatno, Kapolsek Tirtomoyo IPTU Yuni Tri Suwarno Putra, S.H., M.H., perwakilan Danramil, kepala desa dan lurah, kepala UPTD Puskesmas I dan II beserta tenaga sanitarian lingkungan.

Dalam forum tersebut terungkap, timbulan sampah di Kabupaten Wonogiri mencapai 126.917,85 ton per tahun. Dari jumlah itu, baru 51,42 persen yang terkelola, sementara 48,58 persen belum tertangani optimal. Bahkan, sampah yang masuk ke TPA Ngadirojo mencapai sekitar 70 ton per hari, sedangkan cakupan pelayanan DLH dan PKP baru menjangkau 20 kecamatan.

Kepala DLH dan PKP Wonogiri menegaskan, pengelolaan sampah harus mengacu pada Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Praktik pembakaran sampah dilarang karena berdampak pada kesehatan dan lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Tirtomoyo IPTU Yuni Tri Suwarno Putra menegaskan kesiapan Polri dalam mengawal kebijakan pengelolaan sampah, baik melalui langkah preemtif, preventif, maupun penegakan hukum bila diperlukan.

“Kami tidak hanya hadir dalam pengamanan kegiatan, tetapi juga memastikan regulasi berjalan efektif. Polsek Tirtomoyo akan mengintensifkan edukasi kepada masyarakat serta berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait pengawasan dan pencegahan pelanggaran, termasuk praktik pembakaran dan pembuangan sampah sembarangan,” tegasnya.

Ia juga mendorong pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan bank sampah sebagai solusi konkret berbasis partisipasi warga. Menurutnya, pendekatan kolaboratif akan lebih efektif dalam menekan potensi konflik sosial akibat persoalan lingkungan.

Direktur Bank Sampah Berseri, Riyanto, dalam paparannya menyampaikan bahwa pengelolaan sampah yang konsisten dan berbasis pemilahan mampu menghasilkan omzet rata-rata Rp 30 juta hingga Rp 70 juta per bulan. Model tersebut dinilai dapat direplikasi di Tirtomoyo guna mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

Secara terpisah, Kasi Humas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo, S.H., M.H., mewakili Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo, S.H., S.I.K., M.P.M., menegaskan bahwa Polri memandang persoalan sampah sebagai isu strategis yang berdampak luas.

“Permasalahan sampah tidak semata isu kebersihan, tetapi berkaitan dengan kesehatan publik, kelestarian lingkungan, hingga stabilitas kamtibmas. Polres Wonogiri akan memperkuat peran Bhabinkamtibmas untuk melakukan pendampingan, sosialisasi regulasi, serta pengawasan di tingkat desa,” jelas AKP Anom.

Ia menambahkan, pendekatan humanis tetap menjadi prioritas. Namun, apabila ditemukan pelanggaran yang berulang dan menimbulkan dampak serius, penegakan hukum akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat koordinasi tersebut berlangsung tertib dan kondusif. Hasilnya diharapkan menjadi langkah awal pembentukan sistem pengelolaan sampah terpadu di Kecamatan Tirtomoyo, dengan dukungan penuh aparat keamanan guna memastikan kebijakan berjalan efektif dan berkelanjutan.