Category: Berita

INLINK, Sragen, Jateng – Sragen diguncang peristiwa memilukan. Sebuah video penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang beredar luas di media sosial memicu kemarahan publik sekaligus respons cepat aparat kepolisian.

Dalam rekaman tersebut, seorang pria tega menganiaya anak perempuan yang belakangan diketahui merupakan anak kandungnya sendiri.

Gerak cepat ditunjukkan tim Resmob Polres Sragen. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indyasari, terduga pelaku berinisial P (47), warga Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, berhasil diamankan setelah sempat melarikan diri.

“Alhamdulillah, pada hari ini sekitar siang hari, Tim Resmob Satreskrim Polres Sragen telah berhasil mengamankan terduga pelaku dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak,” tegas Kapolres.

Penangkapan pelaku dilakukan di wilayah Boyolali, setelah tim melakukan pelacakan intensif menyusul viralnya video kekerasan tersebut.

Fakta yang lebih menggegerkan, video penganiayaan itu diketahui direkam sendiri oleh pelaku saat melampiaskan kekerasan terhadap korban.

Kapolres Sragen menambahkan, kondisi korban maupun pelaku saat ini dilaporkan dalam keadaan cukup baik.

Namun demikian, demi memastikan keselamatan dan kesehatan korban secara menyeluruh, pihak kepolisian berkoordinasi dengan tenaga medis untuk penanganan lanjutan.

“Pada hari ini juga direncanakan korban akan dibawa ke Rumah Sakit Moewardi untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut,” jelasnya.

Terkait proses hukum, penyidik Satreskrim Polres Sragen masih terus melakukan pendalaman.

Perkara ini bermula dari laporan dan informasi masyarakat melalui media sosial tentang adanya dugaan tindak penganiayaan terhadap anak yang terekam dalam sebuah video.

Dari hasil penyelidikan awal, terungkap bahwa pelaku merupakan ayah kandung korban.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak tentang pentingnya perlindungan anak serta pengawasan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Kapolres menegaskan akan mengusut tuntas perkara ini secara profesional dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

INLINK, Wonogiri – Jajaran Polres Wonogiri menggelar patroli sore atau ngabuburit di sejumlah titik keramaian masyarakat selama bulan Ramadan. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif menjelang waktu berbuka puasa.

Patroli dilaksanakan pada Sabtu (21/2/2026) mulai pukul 16.30 WIB hingga selesai. Salah satu lokasi patroli berada di Stadion Pringgodani, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Kegiatan tersebut dipimpin oleh anggota Polsek Wonogiri Kota dengan menyasar area publik yang ramai dikunjungi warga saat sore hari.

Dalam patroli tersebut, personel Polri hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman, sekaligus mencegah potensi gangguan kamtibmas. Petugas juga menyampaikan imbauan secara humanis agar masyarakat tidak menyalakan petasan, baik dari kertas maupun bambu, yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

“Kehadiran Polri di tengah masyarakat saat ngabuburit ini merupakan bentuk pelayanan dan pengayoman. Tujuannya agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan aman,” ujar Kasi Humas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo, S.H., M.H., mewakili Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo.

AKP Anom Prabowo menambahkan, kegiatan serupa tidak hanya dilakukan oleh Polsek Wonogiri Kota, namun juga serentak dilaksanakan oleh seluruh jajaran polsek di wilayah hukum Polres Wonogiri. Langkah ini sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan selama Ramadan.

“Patroli ngabuburit ini rutin dilakukan oleh seluruh polsek jajaran. Selain pencegahan tindak kriminalitas, kami juga mengedepankan pendekatan persuasif dan silaturahmi agar hubungan Polri dan masyarakat semakin erat,” tegasnya.

Selama pelaksanaan patroli, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar. Masyarakat pun menyambut positif kehadiran aparat kepolisian yang dinilai memberikan rasa aman menjelang waktu berbuka puasa.

INLINK, Jawa Barat – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara tasyakuran HUT KSPSI ke-53 dan Hari Pekerja Indonesia (HARPEKINDO) di Pembangunan Pusdiklat, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (21/2/2026).

Dalam kesempatan itu, Sigit yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat KSPSI menekankan soal pentingnya memperkuat sinergisitas antara Polri, elemen buruh dan seluruh lintas elemen masyarakat. Hal itu kunci utama untuk menghadapi segala dinamika situasi global yang berpotensi berdampak ke dalam negeri.

“Tentunya harapan kita ke depan sinergitas kita, kolaborasi kita juga akan terus semakin baik. Kemudian tentunya memang menghadapi situasi dinamika global yang tidak mudah karena memang dinamika global tersebut tentunya juga berdampak terhadap situasi di dalam negeri,” kata Sigit.

Sigit menyebut, masing-masing negara terus bertahan menjadi lebih baik dengan mengedepankan sumber daya yang dimiliki. Situasi global, kata Sigit juga akan berdampak ke sisi ketenagakerjaan Indonesia jika tak bersatu padu menghadapinya.

Untuk mencegah terjadinya gejolak di sisi ketenagakerjaan, Sigit menyatakan, Presiden Prabowo Subianto terus melakukan berbagai macam upaya agar terkait dengan masalah tersebut di Indonesia bisa dimitigasi.

“Bapak Presiden ke depan tentunya akan terus mendorong di dalam program Asta Citanya untuk terus mendorong berbagai program prioritas strategis. Antara lain bagaimana beliau mendorong hilirisasi dan salah satu yang akan dilaksanakan adalah beliau akan segera melaksanakan dan mendorong pembangunan 18 industri strategis,” ujar Sigit.

“Dan harapannya ini juga tentunya membuka lapangan pekerjaan yang baru,” tambah Sigit menekankan.

Lebih dalam, Sigit menyebut, sinergisitas ini akan menjadi jawaban untuk menciptakan iklim investasi yang sejuk. “Oleh karena itu tentunya perlu adanya kolaborasi antara pengusaha dan rekan-rekan serikat sehingga di satu sisi mereka mau berinvestasi, mereka mau mengembangkan usahanya,” ucap Sigit.

Namun, Sigit juga menegaskan bahwa, Polri bakal terus berkomitmen untuk terus mendukung seluruh perjuangan buruh untuk mendapatkan haknya.

“Di sisi lain lain juga mereka tetap harus memperhatikan hak-hak dari para pekerja, hak-hak dari buruh. Keseimbangan ini yang tentunya harus kita jaga. Rekan-rekan buruh harus tetap terus memperjuangkan namun melalui koridor aturan yang benar,” ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit juga menegaskan bahwa buruh Indonesia harus terus meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Menurutnya hal itu penting untuk menghadapi persaingan mancanegara.

“Sehingga kemudian rekan-rekan juga siap untuk bersaing dengan buruh di mancanegara. Dan kita tunjukkan bahwa buruh-buruh Indonesia juga tidak kalah profesional, tidak kalah tangguh, dan tidak kalah hebat dengan bruuh di luar,” tutup Sigit

INLINK, KLATEN – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Klaten menindak 27 kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong dalam operasi penertiban di kawasan Rowo Jombor, Klaten, Sabtu (21/2/2026). Penindakan ini dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait kebisingan dan aktivitas konvoi yang dinilai mengganggu ketertiban umum.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Klaten IPTU Alif Akbar Lukman Hakim, M.H. menjelaskan bahwa penegakan hukum dilakukan saat patroli subuh dan dengan adanya informasi dari masyarakat. Laporan warga menyebutkan adanya konvoi sepeda motor berknalpot brong di seputaran Rowo Jombor yang kerap menimbulkan kebisingan dan keresahan.

“Penindakan ini berawal dari patroli harkamtibmas serta informasi masyarakat yang menyampaikan adanya konvoi pengendara motor berknalpot brong di seputaran Rowo Jombor yang mengganggu kenyamanan warga. Kami tindaklanjuti dengan operasi penertiban guna menciptakan situasi yang kondusif,” ujar IPTU Alif Akbar Lukman Hakim.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan penindakan terhadap 27 pengendara dengan sanksi tilang. Sebanyak 27 unit sepeda motor dan 27 knalpot brong diamankan sebagai barang bukti dan saat ini disimpan di Gedung Gakkum Satlantas Polres Klaten.

IPTU Alif menegaskan bahwa penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berdampak pada kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Satlantas Polres Klaten berkomitmen untuk terus melakukan patroli dan penegakan hukum secara konsisten.

“Kami mengimbau masyarakat, khususnya para pengguna sepeda motor, untuk mematuhi ketentuan teknis kendaraan sesuai standar pabrikan. Penertiban ini bukan semata-mata penindakan, tetapi bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama,” tegasnya.

Rowo Jombor sendiri merupakan salah satu destinasi wisata ikonik di Kabupaten Klaten yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, terlebih pada bulan Ramadan saat warga memanfaatkan waktu menjelang berbuka puasa untuk berkumpul dan beraktivitas di ruang terbuka. Oleh karena itu, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan tersebut harus terus dijaga agar tetap nyaman, aman, dan kondusif.

Aktivitas penggunaan knalpot brong yang menimbulkan kebisingan tidak hanya mengganggu wisatawan, tetapi juga masyarakat sekitar yang sedang menjalankan ibadah puasa. Penertiban ini menjadi bagian dari upaya Satlantas Polres Klaten dalam menjaga kekhusyukan Ramadan sekaligus memastikan kawasan Rowo Jombor tetap tertib dan layak menjadi ruang publik yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

INLINK, Kutai Barat – Pembangunan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam rangka TMMD Wiltas Ke-127 terus menunjukkan perkembangan signifikan. Memasuki tahap pemasangan seng atap, anggota Satgas TMMD bersama masyarakat bergotong royong menyelesaikan pekerjaan di Kampung Linggang Amer, Sabtu (21/2/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Serda Yosef Geriyansen bersama warga tampak kompak memasang lembaran seng di bagian atas rumah. Tahap pemasangan atap ini menjadi bagian penting dalam proses pembangunan, karena menandakan bahwa struktur utama rumah telah rampung dan kini memasuki tahap penyempurnaan.

Sejak pagi hari, anggota Satgas dan masyarakat bekerja tanpa mengenal lelah. Material seng diangkat secara bersama-sama, diposisikan dengan hati-hati, lalu dipasang secara teliti agar kokoh dan tahan terhadap cuaca. Semangat gotong royong yang terjalin tidak hanya mempercepat proses pengerjaan, tetapi juga mempererat kebersamaan antara TNI dan warga setempat.

Dansatgas TMMD Wiltas Ke-127 Kodim 0912/Kubar Letkol Inf Doni Fransisco, S.Sos., M.Han. menyampaikan bahwa progres pemasangan atap RTLH ini merupakan bukti nyata kerja keras dan sinergi antara Satgas dan masyarakat.

“Pemasangan seng ini adalah tahap penting agar rumah segera terlindungi dari panas dan hujan. Kami terus mendorong percepatan pengerjaan, namun tetap mengutamakan kualitas agar rumah yang dibangun benar-benar layak dan nyaman untuk ditempati,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa program RTLH bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan wujud kepedulian TNI dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Melalui TMMD ini, kami ingin menghadirkan harapan baru bagi warga yang membutuhkan. Kebersamaan dan gotong royong yang terjalin menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan hasil yang maksimal,” tambahnya.

Sementara itu, warga Kampung Linggang Amer menyampaikan rasa syukur atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Mereka merasa terbantu dengan kehadiran Satgas TMMD yang tidak hanya bekerja membangun rumah, tetapi juga membangun semangat dan kebersamaan.

Melalui program TMMD Wiltas Ke-127, Kodim 0912/Kubar terus berkomitmen mendukung percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. Progres pemasangan atap RTLH ini menjadi langkah nyata menuju terwujudnya hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat Kampung Linggang Amer.

INLINK, BOYOLALI – Memasuki bulan suci Ramadhan 1447 H, Polres Boyolali gencar melakukan patroli dan memberikan imbauan kepada masyarakat demi menjaga kondusifitas wilayah. Fokus utama imbauan adalah mencegah aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keselamatan warga selama bulan puasa.

Kapolres Boyolali, AKBP Indra Maulana Saputra, menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam menciptakan suasana Ramadhan yang aman dan damai.

“Kami menghimbau kepada warga masyarakat Boyolali untuk pertama yaitu menghindari permainan petasan, karena sangat-sangat membahayakan dan mengganggu keselamatan dari warga sendiri,” ujar Kapolres AKBP Indra Maulana Saputra.

Selain petasan, Kapolres juga menyoroti dua fenomena lain yang kerap muncul di bulan Ramadhan dan berpotensi memicu gangguan keamanan.

Gangguan potensi Kamtibmas lain yakni potensi adanya balap liar, serta perang sarung yang bisa memicu tawuran.

“Jadi, itu beberapa hal imbauan yang kami sampaikan dan kami harapkan, warga masyarakat Boyolali dapat mentaati hal-hal yang kami sampaikan tersebut,” tambahnya.

Kapolres Boyoalu AKBP Indra Maulana Saputra menjelaskan, bahwa jajaran Polres Boyolali telah memulai kegiatan patroli jauh sebelum memasuki bulan Ramadhan.

Patroli ini tidak hanya dilaksanakan di siang hari, tetapi juga intensif di malam hari, terutama pada jam-jam rawan dan di lokasi-lokasi yang terindikasi sering dijadikan tempat balap liar, perang sarung, atau aktivitas negatif lainnya.

“Ini akan terus secara berlanjut, dan akan kita laksanakan sampai dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini tentunya kami laksanakan untuk menjaga kondusifitas wilayah Boyolali, sehingga seluruh umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa Ramadhan, dapat melaksanakan ibadah dan beribadah dengan khusyu’ dan tenang selama bulan Ramadhan,” tegasnya.

Beberapa lokasi yang terindikasi sering digunakan untuk balap liar menjadi fokus perhatian khusus petugas untuk memastikan kegiatan tersebut tidak terulang.

Terkait fenomena perang sarung, Polres Boyolali juga tidak bekerja sendiri. Mereka menjalin kerja sama erat dengan berbagai elemen terkait, seperti Kodim, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga kepala sekolah di wilayah Boyolali.

“Untuk mengglorifikasikan terkait dengan bahaya perang sarung. Sehingga nanti dapat membantu menyampaikan hal tersebut kepada para pemuda, pelajar, yang memang kerap melaksanakan perang sarung di selama bulan suci Ramadhan ini,” pungkas Kapolres Boyolali.

INLINK, Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung Gerakan Nasional Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) dengan menerbitkan direktif melalui Surat Telegram Kapolri serta membentuk Satuan Tugas (Satgas) ASRI Polri. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program Presiden Republik Indonesia terlaksana secara konsisten dan berkelanjutan dari tingkat Mabes Polri hingga Polsek.

Direktif tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran Polri, mulai dari Polsek, Polres, Polresta, Polrestabes, Polda, hingga Mabes Polri, dan memuat sejumlah poin yang wajib dilaksanakan guna mendukung implementasi Gerakan Indonesia ASRI secara menyeluruh, terstruktur, dan berkesinambungan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar pada 2 Februari 2026.

Sebagai bentuk penguatan pelaksanaan di lapangan, Kapolri menunjuk Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., S.I.K., M.H., selaku Kepala Korps Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) Polri sebagai Ketua Satgas ASRI Polri. Satgas ini bertugas mengoordinasikan, mengendalikan, serta mengawasi pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI agar berjalan efektif, seragam, dan berjenjang di seluruh satuan kewilayahan.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menjelaskan bahwa Gerakan Nasional Indonesia ASRI di lingkungan Polri bukan sekadar kegiatan kebersihan, melainkan bagian dari upaya membangun budaya kerja yang tertib, sehat, dan profesional, sekaligus menghadirkan keteladanan institusi di tengah masyarakat.

“Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga berkewajiban memberi contoh. Lingkungan kerja yang aman, sehat, bersih, dan indah mencerminkan kedisiplinan serta kesungguhan Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Kadivhumas.

Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI di tubuh Polri berlandaskan pada berbagai regulasi dan kebijakan strategis, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2025, Surat Menteri Lingkungan Hidup tanggal 6 Februari 2026, taklimat Presiden RI pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2 Februari 2026, serta arahan Kapolri pada pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tanggal 10 Februari 2026.

Berdasarkan landasan tersebut, seluruh Kapolda, Kapolrestabes, Kapolresta, Kapolres, hingga Kapolsek diminta untuk mengambil langkah-langkah strategis, termasuk menyusun dan menetapkan kebijakan internal yang mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI secara konsisten.

Gerakan Indonesia ASRI mencakup empat fokus utama, yaitu Aman (keamanan lingkungan dan ketertiban ruang publik), Sehat (kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan), Resik (kebersihan dan pengelolaan lingkungan secara terintegrasi), serta Indah (estetika dan kenyamanan ruang publik).

Sebagai bentuk implementasi konkret, Polri melaksanakan sejumlah kegiatan rutin. Setiap hari kerja, seluruh personel mengikuti kegiatan “Satu Jam Awal Resik”, yakni satu jam sebelum tugas operasional dimulai untuk membersihkan dan menata ruang kerja masing-masing. Selain itu, Polri juga melaksanakan “Korve Mako Terpadu” secara mingguan yang menyasar kebersihan halaman perkantoran, perumahan dinas atau asrama, drainase, hingga penataan instalasi kabel dan lingkungan sekitar.

Tidak hanya berfokus pada internal, Polri juga menggelar kegiatan periodik “Polri Peduli Lingkungan” secara bulanan dengan menyasar fasilitas umum, baik internal maupun eksternal, seperti taman, rumah ibadah, dan ruang publik. Kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta warga sekitar sebagai bentuk penguatan kemitraan Polri dengan masyarakat.

Untuk memperkuat pesan gerakan, Polri melakukan branding dan visualisasi Gerakan Indonesia ASRI melalui media digital, dengan menayangkan poster dan materi kampanye melalui media sosial, videotron, serta sarana informasi lainnya tanpa mencetak fisik, tetap menyesuaikan kearifan lokal dan menampilkan identitas ASRI.

Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa seluruh jajaran Polri wajib melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berjenjang atas pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI.

“Gerakan Nasional Indonesia ASRI di lingkungan Polri merupakan langkah nyata mendukung program pemerintah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui keteladanan, kedisiplinan, dan pelayanan yang humanis,” pungkasnya.