INLINK, JAKARTA | Dugaan korupsi di tubuh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya kian memanas. Kelompok aktivis Lentera Muda Indonesia (LMI) kembali menggelar aksi unjuk rasa, kali ini di depan Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono untuk segera mencopot dan memproses hukum Direktur Utama PD Dharma Jaya yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Aksi itu merupakan lanjutan dari rangkaian protes sebelumnya yang digelar di Kantor Pusat PD Dharma Jaya pada Rabu, 4 Februari 2026. Lentera menilai hingga kini belum ada langkah tegas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas dugaan skandal tata kelola keuangan yang disebut telah merugikan keuangan daerah dan negara hingga mencapai Rp 48 miliar rupiah.
Koordinator Aksi Lentera Muda Indonesia, Akbar Rasyid, mengungkapkan adanya dugaan permainan kotor antara PD Dharma Jaya dan sejumlah perusahaan mitra. Salah satu yang disorot adalah PT Cakra Konstruksi, perusahaan yang menurut massa aksi bergerak di bidang penyedia bahan bangunan dan konstruksi, namun justru ditetapkan sebagai mitra pemasok daging oleh PD Dharma Jaya.
Menurut Akbar, penunjukan PT Cakra Konstruksi sebagai mitra dinilai janggal dan sarat kejanggalan administratif maupun substantif. Ia mengklaim, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ditemukan sedikitnya 80 perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan PD Dharma Jaya dan PT Cakra Konstruksi, termasuk temuan nota kosong pembayaran yang dinilai manipulatif.
“Kami menemukan fakta adanya cek kosong bernilai miliaran rupiah dalam kerja sama bisnis PD Dharma Jaya dengan mitra. Anehnya, meski pembayaran tidak sah, barang dari gudang tetap dikeluarkan. Ini bukan sekadar kelalaian manajemen, melainkan dugaan kuat pembiaran yang berujung pada kerugian negara,” tegas Akbar kepada awak media.
Lentera Muda Indonesia juga menyoroti perubahan identitas mitra usaha dari PT Cakra Konstruksi menjadi PT Blambangan Foodpackers Indonesia yang dinilai tidak transparan dan patut dicurigai. Akbar menyebut PT Cakra Konstruksi merupakan salah satu dari lima perusahaan yang diduga terlibat bersama Direktur Utama PD Dharma Jaya dalam praktik korupsi secara bersama-sama.
Dalam aksinya, Lentera menyampaikan sejumlah tuntutan tegas, antara lain mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk segera mencopot Direktur Utama PD Dharma Jaya yang dianggap gagal total menjaga aset dan keuangan perusahaan daerah. Selain itu, mereka menuntut dilakukannya audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat secara menyeluruh dan terbuka, bukan sekadar audit formal tahunan.
Lentera juga meminta aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk segera mengusut unsur pidana dalam dugaan pemberian barang yang dibayar menggunakan cek kosong. Transparansi publik menjadi tuntutan lainnya, dengan mendesak dibukanya seluruh dokumen kerja sama PD Dharma Jaya kepada masyarakat Jakarta sebagai pemilik sah BUMD.
“PD Dharma Jaya seharusnya menjadi instrumen ketahanan pangan bagi warga Jakarta. Bukan justru menjadi ruang aman bagi oknum pimpinan yang mengabaikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Akbar.
Aksi unjuk rasa sempat diwarnai ketegangan ketika massa berupaya masuk ke area kantor untuk melakukan audiensi dengan manajemen PD Dharma Jaya, namun dihadang oleh pihak keamanan. Aksi saling dorong sempat terjadi sebelum akhirnya dilerai oleh aparat kepolisian. Situasi kembali kondusif setelah massa aksi mundur dan melanjutkan orasi secara tertib.
Akbar menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir. Lentera Muda Indonesia berencana melanjutkan tekanan dengan aksi lanjutan di sejumlah titik strategis, termasuk Balai Kota dan Kantor Gubernur DKI Jakarta.
“Jika Pemprov DKI Jakarta terus diam, maka patut diduga ada perlindungan kekuasaan di balik skandal ini. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada pertanggungjawaban nyata,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (9/2/2026) menyikapi adanya temuan kerugian Negara yang Fantastis nilainya disalah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.
Persoalan itu kata Opan bukanlah persoalan kecil. Kerugian Negara yang ditelan hingga 48 miliar rupiah tentunya menjadi kacamata hitam dalam tata kelola keuangan APBD. Sebagai aktifis pers, Opan menilai Pramono Anung harus segera mengambil langkah cepat dan tegas diperkara itu.
“Gubernur Pramono harus jeli dan tegas. Langkah cepat dalam mengambil tindakan pemanggilan hingga pemeriksaan terhadap Dirut PD Dharma Jaya harus dilakukan transparan. Jika benar adanya dugaan korupsi besar-besaran, maka KPK dan penegakan hukum lainnya harus ambil alih dalam penanganan proses hukumnya. ‘Jelas Opan.
Lanjut Opan, menyelewengkan uang Negara untuk kepentingan pribadi dan golongan adalah kejahatan besar. Untuk itu dia mendesak KPK dan penegakan hukum lainnya harus turun tangan guna lakukan pemeriksaan intensif terhadap Dirut PD Dharma Jaya.[]
