Category: Berita

INLINK, Semarang | Polda Jawa Tengah kembali menggelar upacara serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolres jajaran. Dalam upacara sertijab yang dilaksanakan pada hari Kamis (29/1/2026) pagi di ruang kerjanya, Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo memimpin upacara Serah Terima Jabatan bagi Kabiddokkes dan tiga Kapolres jajaran.

Adapun daftar PJU dan Kapolres yang mengikuti upacara sertijab sebagai berikut :

Kabiddokkes
• ​Pejabat Lama: Kombes Pol drg. Agustinus M.H.T.
• ​Pejabat Baru: Kombes Pol drg. Agung Hadi Wijanarko, Sp.BM., M.A.R.S., M.H.

​Kapolresta Banyumas
• ​Pejabat Lama: Kombes Pol Dr. Ari Wibowo, S.I.K., M.H.
• ​Pejabat Baru: Kombes Pol Petrus Parningotan Silalahi, S.H., S.I.K., M.H.

​Kapolres Klaten
• ​Pejabat Lama: AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo, S.H., S.I.K., M.H.
• ​Pejabat Baru: AKBP Moh. Faruk Rozi, S.I.K., M.Si.

​Kapolres Rembang
• ​Pejabat Lama: AKBP Dhanang Bagus Anggoro, S.I.K., M.H.
• ​Pejabat Baru: AKBP Mohammad Faisal Pratama, S.I.K., S.H., M.H.

Dalam arahannya, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menekankan bahwa sertijab ini merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus terus bergerak dan berkembang, Beliau menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pejabat lama atas dedikasi mereka.
​
“Kepada pejabat lama, saya ucapkan terima kasih atas kontribusi, prestasi, dan kinerja yang telah diberikan selama mengemban amanah jabatan selama ini. Selamat bertugas di tempat yang baru, semoga selalu mendapat perlindungan dan keberkahan dari Allah SWT. Pesan saya, jangan putus silaturahmi dengan keluarga besar Polda Jawa Tengah,” ujar Kapolda.

Sementara kepada para pejabat baru, Kapolda berpesan agar melanjutkan hal-hal baik yang telah dirintis pejabat sebelumnya dan tidak terjebak pada ego sektoral dalam menjalankan tugas.

“Teruskan hal-hal baik yang telah ditinggalkan pejabat lama. Jangan ada ego sektoral dengan pemikiran bahwa saya lebih baik dari sebelumnya,” tegas Kapolda.

Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Tengah disebut Kapolda memiliki sifat dinamis dan membutuhkan kepemimpinan yang adaptif terhadap tantangan serta perkembangan zaman. Ia juga menegaskan akan terus melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja para pejabat di jajarannya sebagai bagian dari proses pembinaan kepemimpinan.

“Selaku Kapolda, tugas saya adalah mempersiapkan kalian untuk menjadi pemimpin di masa mendatang, oleh karena itu saya akan terus melakukan pengendalian dan evaluasi. Jangan pernah berbangga diri dan merasa hebat. Segera sesuaikan diri dengan situasi dan perkembangan di wilayah, karena tantangan tugas ke depan akan semakin dinamis. Jika diawali dengan niat baik, insyaallah akan mendapat hasil yang baik,” pungkasnya.

Menanggapi kegiatan sertijab tersebut, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menyampaikan bahwa mutasi ini diharapkan memberi penyegaran dan membawa semangat baru bagi institusi dalam melayani masyarakat.

“Mutasi dan sertijab merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya menyiapkan pemimpin-pemimpin Polri yang profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami berharap kehadiran pejabat baru dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas pelayanan kepolisian di wilayah Jawa Tengah,” tandasnya.

INLINK, Jakarta — Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan kondisi ideal yang sah secara konstitusi dan telah memperoleh dukungan politik dari lembaga legislatif.

“Kapolri telah menyampaikan secara tegas di DPR RI bahwa kondisi ideal saat ini adalah Polri berada di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diatur secara sah dalam konstitusi, serta telah mendapatkan dukungan politik dari lembaga legislatif,” tegas Wakapolri di hadapan jajaran Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Pepabri, serta purnawirawan TNI AD, AL, dan AU, dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI PP Polri Tahun 2026.

Wakapolri menambahkan, secara konstitusional, yuridis, sosiologis, dan filosofis, posisi Polri berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia, serta mendapat dukungan penuh dari organisasi purnawirawan demi menjaga stabilitas dan marwah institusi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat PP Polri Jenderal Pol (Purn) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., menegaskan komitmen PP Polri untuk tetap tegak lurus terhadap almamater Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menjaga marwah institusi di mata masyarakat.

Ia juga menginstruksikan secara tegas kepada seluruh purnawirawan Polri agar tidak melakukan tindakan yang bersifat mengkhianati atau mencederai nama baik Korps Bhayangkara.

Selain itu, Ketua PP Polri menyampaikan bahwa organisasi PP Polri terus mengalami pertumbuhan signifikan, dengan kepengurusan yang kini mencakup tingkat pusat, 34 daerah, 359 cabang, hingga 1.566 ranting di seluruh Indonesia.

PP Polri juga mencatat pencapaian penting berupa kepemilikan penuh aset strategis Gedung Tribrata dan Hotel Sutasoma, serta penyelesaian seluruh kewajiban administratif dan audit sebagai upaya memperkuat kemandirian dan keberlanjutan organisasi.

Menutup sambutannya, Ketua PP Polri menegaskan kembali doktrin “Sekali Bhayangkara, Tetap Bhayangkara” sebagai landasan pengabdian kepada bangsa dan negara.

INLINK, Semarang | Polda Jawa Tengah terus mendorong perubahan pola komunikasi pelayanan publik agar lebih humanis dan dekat dengan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Kemampuan Public Address dan Informasi Pelayanan Masyarakat Tahun 2026 yang digelar Ditbinmas Polda Jateng di Kota Semarang pada Kamis (29/1)

Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Utama Polda Jateng dan Kapolres jajaran, dengan menghadirkan pelatih dari kalangan praktisi media dan akademisi komunikasi, yakni Budi Zulkifli (TVOne) serta Swita Amalia Hapsari, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro (Udinus).

Mewakili Kapolda Jawa Tengah, Wakapolda Jateng Brigjen Pol. Latif Usman menegaskan bahwa Polri perlu meninggalkan pola komunikasi yang kaku dan berjarak. Menurutnya, cara bertutur dan menyampaikan imbauan di ruang publik sangat menentukan bagaimana masyarakat merasakan kehadiran Polri.

“Sudah saatnya kita meninggalkan gaya komunikasi yang kaku. Gunakan bahasa yang nyaman dipandang, mudah dipahami, dan dapat diterima semua kalangan, Tidak boleh ada lagi bahasa yang terkesan mengintimidasi,” tegas Wakapolda.

Ia menambahkan, sistem Public address merupakan wajah pertama Polri yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pilihan kata, intonasi, dan sikap petugas di lapangan akan menentukan apakah masyarakat merasa dilayani, ditenangkan, dan dilindungi, terutama dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 saat arus mudik dan balik Lebaran.

“Pelayanan yang tulus dan empatik akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari situlah kepercayaan akan tumbuh,” ungkapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol. Artanto, menekankan bahwa peningkatan kemampuan public address berpengaruh langsung terhadap persepsi publik terhadap Polri. Komunikasi yang jelas, ramah, dan konsisten dinilai mampu membantu masyarakat memahami kebijakan serta langkah kepolisian secara utuh.

“Kehumasan Polri berperan menjaga kepercayaan publik dengan menghadirkan informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipercaya,” ujarnya.

Melalui pelatihan ini, Polda Jawa Tengah berharap personel semakin siap berkomunikasi secara humanis di lapangan. Dengan pelayanan yang tulus dan komunikasi yang tepat, kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan tidak hanya dirasakan sebagai penegak hukum, tetapi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang benar-benar memberi rasa aman.

INLINK, Semarang |Kejadian kecelakaan Lalu lintas yang melibatkan sebuah sepeda motor dan truk bermuatan gas Elpiji, terjadi di Jalan Raya Solo – Semarang tepatnya pada Kec. Bergas Kab. Semarang Kamis, 29 Januari 2025.

” Satu orang meninggal dunia yaitu dari pengendara sepeda motor dalam peristiwa ini.” Ungkap Kasat Lantas AKP Lingga Ramadhani STK. SIK. CPHR., dalam keterangannya.

Lebih lanjut Kasat Lantas menuturkan identitas pengendara sepeda motor adalah E. Serti (23 Th), warga Provinsi Papua dan berstatus sebagai Mahasiswa.

“Dilihat dari identitas, korban merupakan mahasiswa. Namun korban kuliah dimana masih kita dalami.” Tambahnya.

Disinggung kronologi kejadian, AKP Lingga menjelaskan bahwa menurut keterangan beberapa saksi di lokasi kejadian, pengendara Sepeda motor mencoba mendahului Kendaraan di depannya yaitu Truck bermuatan Elpiji H 8271 HC yang dikemudikan Gunadi (30 Th) warga Kab. Semarang.

“Saant Korban mendahului Truk muat Elpiji, diduga oleng lalu terjatuh dan tertabrak truk tersebut.” Pungkas AKP Lingga.

Guna penyelidikan lebih lanjut, baik Truk maupun Sepeda motor sudah diamankan oleh unit Gakkum Sat Lantas Polres Semarang.

INLINK, Wonogiri – Kecelakaan lalu lintas tunggal melibatkan truk tangki Pertamina terjadi di wilayah Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Selasa (27/1/2026) malam. Peristiwa tersebut berlangsung di Jalan Raya Nguntoronadi–Tirtomoyo, tepatnya di Dringo, Desa Wonoharjo.

Truk tangki Pertamina milik PT Dwiparama Hasta Mukti dengan nomor polisi AE-8069-UX dilaporkan mengalami kecelakaan sekitar pukul 19.00 WIB. Kendaraan diketahui melaju dari arah Nguntoronadi menuju Tirtomoyo sebelum akhirnya keluar dari badan jalan.

Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo, S.H., S.I.K., M.P.M. melalui Kasihumas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo, S.H., M.H. menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut diduga terjadi akibat pengemudi kurang konsentrasi saat melintas di jalur lurus turunan pada malam hari.

“Truk mengalami kecelakaan tunggal dan keluar dari badan jalan. Dari hasil pendataan awal, tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka,” jelas AKP Anom Prabowo.

Ia menambahkan, kecelakaan tersebut hanya menimbulkan kerugian materiil yang diperkirakan mencapai Rp10 juta. Truk tangki diketahui dikemudikan oleh Nur Joko Achsanyoto (44), warga Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.

Menindaklanjuti kejadian itu, personel Polsek Nguntoronadi segera melakukan langkah-langkah pengamanan di lokasi kejadian. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memasang garis polisi, rambu penerangan, serta penanda jalan guna mencegah terjadinya kecelakaan lanjutan.

“Mengingat kendaraan bermuatan gas, petugas juga mengimbau warga sekitar agar menjauh dari lokasi demi keselamatan bersama, serta mengantisipasi potensi bahaya,” imbuhnya.

AKP Anom Prabowo menegaskan bahwa Polres Wonogiri akan terus meningkatkan kehadiran dan kesiapsiagaan personel dalam menangani peristiwa lalu lintas, sekaligus mengingatkan para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan menjaga konsentrasi saat berkendara, khususnya di malam hari.

INLINK, Boyolali – Dalam rangka mempererat sinergitas dan menjalin komunikasi yang harmonis dengan tokoh lintas agama, Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra melaksanakan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi bersama Pengurus Forum7 Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Boyolali, pada Rabu (28/01/2026) pukul 09.00 WIB, bertempat di Aula Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Pejabat Utama Polres Boyolali di antaranya Wakapolres Boyolali Kompol Novilia Andrias Lio Kurniasih, Kasat Binmas IPTU Ignatius Andrean Setyanto,KBO Sat Intelkam IPTU Ibnu Subagyo, beserta anggota, Kapolsek Mojosongo IPTU Hartanto beserta anggota, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali Bapak Bambang Sutanto serta Ketua FKUB Kabupaten Boyolali Bapak Habib Masturi bersama jajaran pengurus.

Acara diawali dengan sambutan dari Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali Bapak Bambang Sutanto yang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan silaturahmi ini. Beliau menegaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan modal sosial penting dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan intoleransi dan radikalisme, lanjutnya, hanya dapat ditangkal melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran strategis Polri bersama FKUB.

Selanjutnya, Ketua FKUB Kabupaten Boyolali Bapak Habib Masturi dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kapolres Boyolali dan jajaran. Ia menuturkan bahwa FKUB Boyolali telah lama menjadi wadah dalam membina kerukunan antarumat beragama.

“Kabupaten Boyolali dikenal sebagai daerah yang harmonis dan zero konflik. Bahkan, di Boyolali terdapat lima rumah ibadah dari agama berbeda yang berdiri berdampingan sebagai simbol toleransi dan persaudaraan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas sambutan hangat dari Kesbangpol dan FKUB Boyolali. Kapolres memperkenalkan diri sebagai warga baru di Kabupaten Boyolali dan berharap dapat diterima serta didukung dalam menjalankan amanah sebagai Kapolres Boyolali.

“Forum Kerukunan Umat Beragama memiliki peran strategis sebagai jembatan dialog dan pengharmonis antarumat beragama. Melalui komunikasi dan sinergitas yang baik, kita dapat bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri,” ujar Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres Boyolali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat kebersamaan dan toleransi.

“Mari kita jaga Boyolali sebagai rumah kita bersama, dengan semangat gotong royong dan kepedulian antar sesama,” tambahnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Melalui kegiatan silaturahmi ini diharapkan terjalin sinergitas yang semakin kuat antara Polres Boyolali, Pemerintah Daerah, dan FKUB dalam menjaga kerukunan antarumat beragama serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan damai di wilayah Kabupaten Boyolali.

INLINK, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menyatakan sikap tegas mendukung kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada langsung di bawah komando Presiden. Hal ini menanggapi wacana yang berkembang terkait penempatan institusi Polri di bawah kementerian.

​Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menilai bahwa struktur yang ada saat ini merupakan kunci dari efektivitas kinerja korps bhayangkara. Menurutnya, jalur koordinasi langsung ke Kepala Negara memangkas hambatan administratif yang sering terjadi di level kementerian.

​”Dengan berada langsung di bawah presiden, kerja Polri akan lebih efektif dan efisien karena tidak harus melalui rantai birokrasi yang panjang. Selain itu, posisi tersebut juga menjaga independensi Polri agar tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu,” jelas Dzulfikar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/1).

​Lebih lanjut, Dzulfikar memaparkan bahwa model komando terpusat terbukti mampu mengakselerasi berbagai program strategis pemerintah. Salah satunya adalah keterlibatan aktif Polri dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

​Ia berpendapat, jika Polri berada di bawah kementerian, gerak institusi ini dikhawatirkan akan melambat akibat prosedur birokrasi yang kompleks.
​”Jadi tidak perlu lagi di bawah kementerian, kita semua toh tahu kementerian terlalu birokratis, kita butuh Polri yang cepat,” tegasnya.

​Pernyataan dari organisasi kepemudaan ini memperkuat pandangan sejumlah pakar hukum sebelumnya yang menilai posisi Polri di bawah Presiden adalah amanat reformasi yang harus dipertahankan demi menjamin profesionalisme dan netralitas penegakan hukum di Indonesia.

INLINK, Rembang – Balai Pemasyarakatan Pati melalui Pos Bapas Rembang melaksanakan audensi dengan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Rembang dan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang. Audensi ini membahas tentang pelaksanaan pidana kerja sosial sesuai dengan amanat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Dalam pertemuan tersebut, Pos Bapas Rembang, Ketua PN Rembang, dan Kasi Pidum Kejari Rembang membahas strategi implementasi pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan efektif. Pidana kerja sosial ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan restoratif.

Sucipto dari Pos Bapas Pati menyampaikan bahwa diskusi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan seluruh unsur penegak hukum dalam mengimplementasikan regulasi baru secara efektif dan berkeadilan. Sementara itu, Pengadilan Negeri Rembang dan Kejaksaan Negeri Rembang menegaskan pentingnya koordinasi dan komunikasi lintas lembaga guna menghindari perbedaan penafsiran dalam penerapan aturan hukum yang baru.

Audensi ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan sinergi antara lembaga terkait dalam pelaksanaan pidana kerja sosial di Kabupaten Rembang. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pidana kerja sosial dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen bersama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan, sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional.

INLINK, Wonogiri – Polres Wonogiri menghadiri sekaligus mendukung pelantikan Pengurus Senkom Mitra Polri Kabupaten Wonogiri Masa Bakti 2026–2031 yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (27/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 10.30 WIB tersebut diikuti sekitar 130 peserta dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi terkait, serta jajaran Senkom Mitra Polri tingkat provinsi dan kabupaten.

Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo, S.H., S.I.K., M.P.M. dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus Senkom Mitra Polri yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa Senkom memiliki peran strategis sebagai mitra Polri dalam menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Situasi kamtibmas di Kabupaten Wonogiri secara umum dalam keadaan aman dan kondusif. Kondisi ini tidak terlepas dari sinergi yang baik antara Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat, termasuk Senkom Mitra Polri,” ujar Kapolres.

Kapolres menjelaskan, Senkom berperan aktif dalam deteksi dini potensi gangguan kamtibmas, penyampaian informasi, hingga respons kemanusiaan saat terjadi bencana. Keberadaan Senkom dinilai sebagai bagian penting dari implementasi community policing atau perpolisian masyarakat.

“Menjaga kamtibmas bukan hanya tugas Polri, melainkan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kami berharap Senkom terus berperan aktif mendukung program Polri dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Senkom Provinsi Jawa Tengah H. Guntur Ivanto, S.T., M.T. menekankan agar pengurus Senkom yang baru mampu menjalankan tugas secara profesional, berkelanjutan, serta bersinergi dengan Polri, termasuk dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Hal senada disampaikan Ketua Senkom Kabupaten Wonogiri H. Kardi Admojo, S.A.P., yang menyoroti tantangan geografis wilayah Wonogiri. Ia menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan informasi serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung tugas-tugas Senkom sebagai mitra Polri.

Pelantikan ini juga mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Sambutan Bupati Wonogiri yang dibacakan Sekda F.X. Pranata, A.P., M.Hum menyampaikan harapan agar Senkom Mitra Polri mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat dan aparat keamanan.

Dengan dilantiknya pengurus baru Senkom Mitra Polri Kabupaten Wonogiri Masa Bakti 2026–2031, diharapkan sinergitas antara Polres Wonogiri, Senkom, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, dan berkelanjutan.

INLINK, Wonogiri – Respons cepat ditunjukkan jajaran Polres Wonogiri dalam membantu masyarakat. Personel Piket Pamapta Polres Wonogiri sigap menolong sebuah mobil yang mogok saat membawa orang sakit di wilayah Kabupaten Wonogiri, Senin (26/1/2026) siang.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 WIB. Saat itu, sebuah kendaraan yang membawa pasien mengalami kendala teknis sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit.

Menindaklanjuti laporan dari warga, petugas Pamapta Polres Wonogiri segera mendatangi lokasi kejadian. Tanpa menunggu lama, personel kepolisian langsung melakukan tindakan cepat dengan mengevakuasi pasien dan membawanya menggunakan kendaraan dinas kepolisian menuju RSUD Wonogiri untuk mendapatkan penanganan medis.

Kasihumas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo, S.H., M.H. mewakili Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo, S.H., S.I.K., M.P.M. mengatakan bahwa langkah cepat tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

“Quick response ini merupakan wujud pelayanan Polri kepada masyarakat. Keselamatan dan kesehatan warga menjadi prioritas utama, sehingga anggota di lapangan dituntut untuk sigap dan humanis dalam setiap situasi darurat,” ujar AKP Anom.

Ia menambahkan, Polres Wonogiri berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam kegiatan kemanusiaan dan pertolongan darurat.

“Polri hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu meminta bantuan kepada kepolisian apabila mengalami kondisi darurat di lapangan,” pungkasnya.

Selama proses penanganan, situasi berjalan aman dan lancar, serta pasien berhasil dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.